Presiden Jokowi mengizinkan investor asing untuk berinvestasi atau berinvestasi di pers atau perusahaan media nasional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpes) nomor 10 tahun 2021 tentang sektor perusahaan penanaman modal. Dalam lampiran peraturan tersebut, dunia usaha penerbitan surat kabar, majalah dan buletin (pers / media) termasuk dalam daftar bidang kegiatan dalam kondisi tertentu. Politik…
Indikator Positif Ekonomi Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau aliran kredit bank swasta tetap berhati-hati. Ini untuk mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. “Untuk mendorong pergerakan ekonomi swasta, kredit perbankan harus disalurkan dengan sangat hati-hati dan kesehatan bank harus dijaga,” ujar CNBC Indonesia Economic Outlook 2021.Politik dan Ekonomi Indonesia Jokowi juga senang mengetahui rasio ras pada rasio solvabilitas minimum masih…
UU Ciptaker : Dirikan PT Tanpa Akta Notaris
Pemerintah terus berupaya mengurangi birokrasi untuk mempermudah berbisnis. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Omnibus law ini mengatur berbagai hal, mulai dari aspek ketenagakerjaan, lingkungan hingga perizinan. Pemerintah juga telah menerbitkan 49 peraturan turunan sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Politik dan Ekonomi Indonesia Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP)…
KPU Menetapkan Kader PDIP, Eri Cahyadi, Walikota Surabaya
Politik Dalam dan Luar Negeri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah menunjuk pengurus PDIP Eri Cahyadi-Armuji sebagai walikota dan wakil walikota hasil Pilkada 2020. Hal itu diumumkan secara resmi saat rapat pleno terbuka pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pilkada Surabaya 2020 pada Jumat sore (9/12). Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi…
Revisi UU ITE
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk meninjau kembali UU No 19 tahun 2016 amandemen UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia juga ingin menghapus pasal karet dari UU ITE. Politik dan Ekonomi IndonesiaJokowi mengatakan semangat asli UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat dan produktif. Namun, ia…
Agnes Monica dan Raffi Ahmad Dilirik PKB Untuk Maju Pilgub DKI
Politik Dalam dan Luar Negeri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan dua selebriti Indonesia, Raffi Ahmad dan Agnes Monica, untuk mengikuti Pilgub DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan kedua selebriti itu adalah nama yang masuk dalam target PKB oleh oknum di luar partai. Politik dan Ekonomi…
DPR Baleg Membuka Kemungkinan Cabut Prolegnas UU Pilkada Prioritas
Politik Dalam dan Luar Negeri Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka kemungkinan mencabut RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas program legislasi nasional 2021 (Prolegnas). Kemungkinan ini muncul setelah mayoritas Fraksi Senayan dan pemerintah menolak melanjutkan pembahasan UU Pemilu. Ketua DPR Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, ada tiga cara untuk menanggapi sikap mayoritas fraksi…
Jubir Akui Luhut Bertemu Kader Demokrat
Politik Dalam dan Luar Negeri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut telah bertemu dengan sejumlah pengurus dan mantan pengurus Partai Demokrat pada Juni 2020. Informasi tersebut disampaikan juru bicara Luhut Jodi Mahardi. Dia mengatakan pertemuan Partai Demokrat Luhut berbeda dari yang baru-baru ini berkembang sehubungan dengan dugaan upaya kudeta. Politik…
Peraturan Klaim Kecelakaan Kerja BPJS
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memutuskan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus memiliki asuransi biaya sendiri jika klaimnya tidak terbukti. Politik dan Ekonomi IndonesiaKetentuan ini tertuang dalam Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2021 tentang koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam kasus dugaan kecelakaan kerja dan kasus dugaan…
Komponen Gaji Ke-13 PNS Tahun 2021
Pemerintah memastikan tahun ini telah mengamankan anggaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), Polri, TNI, dan pensiunan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan menurunkan komponen kompensasi kinerja (tukin) menjadi komponen gaji dan THR ke-13.Politik dan Ekonomi Indonesia Tahun lalu, bagian ini dihilangkan dan pemerintah menganggarkan Rp 28,82 triliun untuk gaji ke-13. Sebanyak 14,83…