Politik dan Ekonomi Indonesia

Pemerintah sedang menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam situasi darurat dari 4 minggu menjadi 6 minggu. Hal ini dilakukan karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi, terutama varian baru atau delta. Menanggapi hal itu, Ekonom dan Direktur Celios (Pusat Studi Ekonomi dan Hukum) Bhima Yudhistira mengatakan perluasan kontingensi PPKM memiliki banyak konsekuensi,…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini ledakan baru kasus positif Covid-19 memaksa Indonesia jatuh kembali ke negara berpenghasilan menengah ke bawah. Bank Dunia sebelumnya memasukkan Indonesia ke dalam kategori Upper Middle Income Country (UMIC), setelah pertumbuhan ekonomi secara konsisten tinggi rata-rata 5,4% dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi. Politik dan Ekonomi Indonesia Pada 2019, Indonesia mencatat pendapatan…

Rencana pemerintah mengenakan pajak karbon dinilai membebani masyarakat dan memperburuk iklim usaha. Alasannya, konsumen menanggung beban pedagang atas pemberlakuan pajak emisi karbon. Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk memungut pajak karbon, tergantung pada tingkat bea cukai, entitas yang dikenakan pajak, serta sektor atau kegiatan yang dikenakan pajak karbon. Politik dan Ekonomi Indonesia Menurut peneliti…

Pemerintah telah memperkenalkan mikro-PPKM darurat di pulau Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus Covid-19 yang meningkat sejak awal Juni 2021.PPKM Mikro darurat dilaksanakan di 44 kabupaten/kota di enam provinsi. Tindakan darurat dapat berlaku selama dua minggu. “Hari ini selesai survei melihat peningkatan yang sangat kuat dan kita harapkan selesai karena diketuai…

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan urgensi reformasi perpajakan menuju perpajakan yang adil, sehat, efisien dan bertanggung jawab. Politik dan Ekonomi Indonesia Dalam rapat kerja dengan Komisi XI RPD RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (28/6/2021), Sri Mulyani mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut karena basis pajak yang kuat dan adil. “Kami juga berkepentingan…

BPK prihatin dengan kemampuan pemerintah membayar utang yang terakumulasi selama pandemi COVID-19. Kenaikan beban utang dan bunga bahkan melebihi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan pemerintah pusat. Politik dan Ekonomi IndonesiaHasil survei BPK terhadap akuntan publik (LKPP) tahun 2020 menunjukkan bahwa kerawanan utang Indonesia juga telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional…

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan Indonesia perlu mengembangkan ekosistem ekonomi halal yang ada di dalam negeri agar tidak hanya menjadi pemain nasional, tetapi juga menembus pasar global. Pengembangan ini harus segera dilaksanakan agar pengembangan mata rantai ekonomi halal dapat lebih produktif dan kompetitif dibandingkan negara lain yang mulai memasuki ekosistem ini. “Kita perlu menggarap…

Kasus positif harian Covid-19 meningkat setelah libur Idul Fitri 2021. Ada kekhawatiran tahun ini atau setidaknya kuartal kedua 2021 dapat berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan saat ini target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih berada pada kisaran 4,1-5,1 persen. Sementara itu, ada kemungkinan untuk mengoreksi perkiraan untuk kuartal kedua…

Asosiasi Bank-Bank Negara atau Himbara menggagalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link. Bank Himbara antara lain PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank BTN (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Informasi tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk Sunarso yang…

Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya, layanan pendidikan, yaitu. sekolah, termasuk dalam kategori jasa tidak termasuk PPN. Politik dan Ekonomi IndonesiaDalam RUU KUP, pemerintah telah menghapus layanan pendidikan dari kategori layanan tidak bebas PPN….