Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada enam poin yang menjadi fokus pemerintah saat merumuskan kebijakan fiskal pada 2022 yang akan ditempuh secara luas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang dilanda pandemi.
Kebijakan fiskal, kata dia, bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) apa pun tetap sehat sekaligus memenuhi target pelaksanaan tahun depan.
“Konsolidasi perbaikan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” kata Jokowi, Senin (16/8) saat presentasi RUU Keuangan Negara 2022.
Keenam elemen tersebut antara lain upaya pengendalian Covid-19 yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dengan prioritas pada aspek kesehatan. Kedua, program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Ini akan memungkinkan komunitas dari kelompok-kelompok ini untuk bertahan dari berbagai dampak pandemi.
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) diperkuat dengan berbagai kegiatan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Jokowi juga berharap kualitas tenaga dalam negeri bisa bersaing dengan tenaga asing.
“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, utuh dan berdaya saing,” kata Jokowi.
Keempat, pembangunan pembangunan infrastruktur yang ditentukan oleh pemerintah terus berlanjut, demikian juga dengan peningkatan adaptasi teknologi. Kelima, desentralisasi fiskal diperkuat untuk meningkatkan distribusi kekayaan antar daerah, sehingga anggaran APBN dapat berdampak positif di seluruh daerah. Ekonomi Indonesia
Terakhir, reformasi perpajakan terus dilakukan atas dasar zero-based budgeting, yang bertujuan untuk mendorong sinergi antara Pusat dan daerah dalam perumusan berbagai kebijakan implementasi utama. Jokowi mengatakan fokus utamanya adalah pada prioritas berbasis kinerja terhadap potensi ketidakpastian.
“Kejar reformasi pajak dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” kata Jokowi.
Melalui berbagai point of interest di atas, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan alokasi APBN untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.708 miliar, termasuk belanja pemerintah sebesar Rp 1.938 miliar, dan transfer ke daerah mencapai Rp 770,4 miliar. Politik Indonesia