Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan perlunya aturan perpajakan untuk transaksi digital di Indonesia. Salah satunya adalah pencegahan kemungkinan kerugian pendapatan negara.
Politik dan Ekonomi Indonesia
Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan kebijakan bea masuk bagi yang diimpor melalui transaksi digital. “Pengenaan bea masuk atas produk digital yang disimpan melalui transmisi elektronik sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah potensi kerugian pendapatan negara,” ujarnya saat melakukan transformasi digital di webinar bea cukai, Selasa (16/3).
Selain itu, aturan perpajakan untuk transaksi digital juga penting untuk memastikan keseimbangan antara pedagang konvensional dan digital.
Sri Mulyani mengaku sering mendapat keluhan dari pedagang arus utama yang meyakini ada perlakuan pajak yang tidak setara antara mereka dan pedagang di platform e-commerce.
“Mereka memiliki persepsi bahwa produk digital dan proses bisnis digital tidak dikenakan pajak sebagaimana mestinya, berbeda dengan keberadaan mereka yang dapat diidentifikasi secara fisik. Oleh karena itu, bagi kami sebagai pembuat kebijakan, tantangan tersebut perlu ditangani agar kami dapat menciptakan lapangan bermain yang setara bagi mereka. semua pemain, ”katanya.
Tujuannya untuk memetakan skala komersial transaksi digital di Indonesia. Hal ini penting untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sejauh ini statistik transaksi komoditas tersebut belum tercatat dengan baik,” imbuh bendahara negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan perlunya aturan perpajakan atas transaksi digital di Indonesia. Salah satunya adalah pencegahan kemungkinan hilangnya pendapatan negara.
Ekonomi Indonesia
Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan bea masuk bagi yang diimpor melalui transaksi digital. “Pengenaan bea masuk atas produk digital yang disimpan oleh transmisi elektronik sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan hilangnya penerimaan negara,” ujarnya saat ditransformasi secara digital saat webinar kepabeanan, Selasa (16/3).
Selain itu, aturan perpajakan untuk transaksi digital juga penting untuk menjaga keseimbangan antara pedagang konvensional dan digital.
Sri Mulyani mengaku kerap menerima keluhan dari para pedagang tradisional yang meyakini ada perlakuan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform e-commerce.
“Mereka memiliki persepsi bahwa produk digital dan proses bisnis digital tidak dikenakan pajak sebagaimana mestinya, tidak seperti keberadaan mereka yang dapat diidentifikasi secara fisik. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut harus kita penuhi sebagai pembuat kebijakan sehingga kita dapat menciptakan lapangan bermain yang setara bagi mereka. semua pemain, ”katanya. Politik Indonesia
Tujuannya untuk memetakan skala komersial transaksi digital di Indonesia. Hal ini penting untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Selama ini statistik transaksi barang tersebut belum tercatat dengan benar,” imbuh bendahara negara.