Lembaga Opini Publik dan Kelompok Fokus Indonesia (KedaiKOPI) mengungkapkan, rencana pembelian mobil baru pasca pemberian insentif penjualan barang mewah (PPnBM) masih minim.
Politik dan Ekonomi Indonesia
Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan, dari hasil survei pihaknya hanya enam dari 800 responden yang menyatakan akan membeli mobil selama masa keringanan pajak, mulai Maret hingga Desember 2021..
Ia mengatakan, survei tersebut menanyakan 800 responden dengan pelonggaran PPnBM jika ingin membeli mobil. Selain itu, mayoritas responden yaitu 95,4% menjawab tidak dan 4,6% mengatakan ingin membeli mobil.
Responden yang menjawab ingin membeli mobil tersebut kemudian ditanya lagi apakah akan membeli mobil selama masa relaksasi PPnBM. Hasilnya, hanya 0,8% atau sekitar 6 responden yang menyatakan akan membeli mobil, sedangkan 99,2% menyatakan tidak akan membeli mobil.
“Hanya 6 responden yang menyatakan akan membeli mobil,” ujarnya dalam diskusi bertajuk PPnBM Gratis: Siapa yang Diuntungkan? Jumat (12/3).
Sedangkan mayoritas responden berencana membeli mobil antara September dan Desember atau 66,7%. Disusul dengan rencana pembelian Juni-Agustus hingga 33,3% dan tidak ada responden yang berencana membeli mobil pada Maret-April, padahal PPnBM didukung penuh oleh pemerintah.
Mayoritas responden atau bahkan 77,6% mengaku setuju memberikan insentif PPnBM. Hanya 4,6% yang menyatakan tidak setuju dan 17,8% mengatakan tidak tahu.
Menariknya, lebih banyak responden, 59,1%, menyarankan agar kendaraan roda dua juga mendapat keringanan pajak.
“Mereka sepakat meringankan PPnBM hanya karena minat beli mobil, mungkin belum,” ujarnya.
Survei dilakukan di antara 800 narasumber di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar. Pertanyaan diajukan dengan metode tele-survey dari 1 sampai 5 Maret 2021.
Mayoritas responden berusia antara 25 hingga 40 tahun di kelas ekonomi SES AB, atau menghabiskan lebih dari Rp 3 juta per bulan.
Ekonomi Indonesia
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Anggaran Sektor, memperkirakan dari hasil survei tersebut, dampak kebijakan tersebut akan berbeda di setiap kota. Pasalnya, guru besar FEB Universitas Brawijaya ini menilai pemberian insentif PPnBM berdampak di Kota Malang.
Meski, kata dia, pemerintah masih mengkaji dampak pemberian insentif PPnBM di sejumlah kota.
“Mungkin artinya kota-kota lain punya pemandangan yang berbeda karena Malang itu kota wisata. Jadi perlu penelitian yang lebih luas, mungkin kalau saya lihat di Surabaya, Medan semua kota besar dengan penduduk yang padat, tapi bukan tujuan wisata. itu mungkin perlu.
Dia menjelaskan, alasan pemerintah menggairahkan sektor otomotif karena sektor ini memiliki multiplier effect yang cukup besar di sektor lain. Harapannya, meningkatnya permintaan pemotongan pajak mobil bisa mendorong industri yang bersinggungan dengan produsen mobil lain.
Politik Indonesia
“Jika kita gagal memulihkan sektor otomotif maka pemulihan ekonomi kita akan sedikit alot, jika hanya dari sektor pertanian yang juga membatasi penyerapan tenaga kerja, jadi kita sangat berharap itu datang dari sektor industri.” Dalam hal ini sektor otomotif, ”terangnya.
Namun, dia menyadari ada dua efek negatif dari kelegaan tersebut. Pertama, penurunan pendapatan negara lebih dari Rp 2 triliun dan kedua, penurunan penjualan mobil bekas.
Namun, dia berharap masyarakat juga melihat sisi positif dari pemotongan pajak tersebut. Pemerintah membidik peningkatan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan permintaan di sektor otomotif, sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 bisa positif.
“Singkatnya kenapa pemerintah melakukan ini, yaitu mendorong perekonomian agar penggunaan jalan dan industri menjadi kunci transformasi ekonomi, jika stagnan tidak baik bagi perekonomian Indonesia dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya. kata. kata.
FYI, pemerintah akan membebaskan 100% pembayaran PPnBM mulai Maret hingga Mei 2021. Selanjutnya, pelonggaran PPnBM akan diturunkan menjadi 50% mulai Juni hingga Agustus 2021. Kemudian insentif periode September hingga Desember 2021 akan dikurangi menjadi hanya 25%.