Politik dan Ekonomi Indonesia

Informasi Seputar Politik dan Ekonomi

Menu
  • HOME
Menu

Revisi UU ITE

Posted on February 16, 2021February 16, 2021 by admin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk meninjau kembali UU No 19 tahun 2016 amandemen UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia juga ingin menghapus pasal karet dari UU ITE.

Politik dan Ekonomi Indonesia
Jokowi mengatakan semangat asli UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat dan produktif. Namun, ia tak ingin UU IHO menimbulkan perasaan tidak jujur ​​dalam penerapannya.

“Semangat asli UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika dan produktif,” kata Jokowi dalam tweet @jokowi di Twitter, Selasa.

“Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka undang-undang ini harus direvisi. Hapus pasal karet yang multitafsir, yang mudah ditafsirkan secara sepihak,” imbuhnya.

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merumuskan aturan tafsir UU ITE. Ia berharap tafsir ini bisa menghindari dampak buruk pasal karet dalam regulasi.

Sejumlah pihak belakangan ini mengkritisi UU ITE. Pasalnya, Jokowi mengimbau warga mengkritisi pemerintah karena banyak pihak yang dituding melakukan pasal undang-undang tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan revisi UU No. 19 tahun 2016 amandemen UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia juga ingin menghapus pasal karet dari UU ITE.

Politik Indonesia
Jokowi mengatakan semangat asli UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat dan produktif. Namun, ia tak ingin UU IHO menimbulkan perasaan tidak jujur ​​dalam penerapannya.

“Semangat asli UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika dan produktif,” kata Jokowi dalam tweet @ jokowi di Twitter, Selasa.

“Jika hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam pelaksanaannya, maka undang-undang ini harus direvisi. Hapus pasal karet yang multitafsir, yang mudah ditafsirkan secara sepihak,” imbuhnya.

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusun aturan tafsir UU ITE. Ia berharap penafsiran ini bisa menghindari dampak buruk pasal karet dalam regulasi.

Sejumlah pihak belakangan ini mengkritisi UU ITE. Pasalnya, Jokowi mengimbau warga mengkritik pemerintah karena menuding banyak pihak menerapkan pasal tersebut. Ekonomi Indonesia

Politik Dalam dan Luar Negeri

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Mengenal Mata Uang Kripto di Indonesia
  • Industri 4.0 di Indonesia
  • Empat Tantangan Utama Pemulihan Ekonomi Indonesia
  • Perubahan Peraturan KMK
  • BI : Corona Ubah Sektor Ekonomi Indonesia

Recent Comments

    Archives

    • April 2021
    • March 2021
    • February 2021
    • January 2021
    • December 2020
    • November 2020
    • October 2020
    • September 2020
    • August 2020
    • July 2020
    • June 2020
    • May 2020
    • April 2020
    • March 2020
    • February 2020
    • January 2020
    • December 2019

    Categories

    • Uncategorized

    Meta

    • Log in
    • Entries RSS
    • Comments RSS
    • WordPress.org
    ©2021 Politik dan Ekonomi Indonesia | WordPress Theme by Superbthemes.com