Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, alasan vaksin corona atau covid-19 untuk program mandiri harus berbeda dengan merek vaksin gratis karena kuota vaksin gratis tidak digunakan untuk vaksin mandiri.
Politik dan Ekonomi Indonesa
Ini karena vaksin gratis yang saat ini menggunakan vaksin dari Sinovac, sebuah perusahaan farmasi China, telah ditetapkan untuk kelompok prioritas. Mereka harus divaksinasi secara gratis.
“Membawa buku gratis seperti Sinovac, misalnya, tidak boleh, kita sepakat masyarakat harus didahului,” kata Erick saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR / MPR, Rabu 20/1.
Selain itu, jika vaksin dapat diberikan kepada masyarakat secara mandiri, distribusi hanya dapat dilakukan jika pemerintah telah memberikan vaksin gratis kepada petugas kesehatan seperti TNI dan Polri dalam 1-2 bulan ke depan. .

Vaksin tidak boleh disuntikkan secara mandiri pada saat ini, biarkan vaksin gratis bergulir selama satu atau dua bulan, tambahnya. Ekonomi Indonesia
Di sisi lain, Erick mengatakan pengadaan vaksin mandiri itu bagus karena bukan pelanggaran administratif. Erick menemukan alasan tersebut setelah menghubungi Badan Pengawas Agung (BPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Respon administrasi menunjukkan bahwa jika vaksin ini memiliki merk yang berbeda, maka secara administratif dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, vaksin yang berdiri sendiri dapat mempercepat distribusi vaksin ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pedoman imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencakup 75 persen dari total penduduk suatu negara.
Jadi kalau ditanya apakah diperlukan vaksin mandiri atau tidak, ya kita terbuka selama vaksin gratis harus menjadi prioritas negara. Vaksin mandiri akan menyusul setelah ada vaksin gratis, bulannya tergantung ketersediaan stok dengan merk berbeda di luar yang diputuskan oleh kementerian kesehatan, ”ujarnya.
Soal harga, Erick sebetulnya belum memberikan gambaran berapa nilai yang nantinya akan dibandrol untuk vaksin independen tersebut. Adapun ketentuannya, apakah akan ada batas harga atas dan bawah?
Namun yang jelas, dirinya tidak menginginkan nasib vaksin mandiri seperti tes PCR yang ditawarkan dengan harga berbeda.Menurut dia, harga vaksin yang berdiri sendiri tidak bisa dipasang seperti uji PCR, karena vaksin tersebut membawa risiko bagi yang mendapatkannya. Politik Indonesia