Benny Soetrisno, Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengatakan pengusaha sedang mempersiapkan program untuk bersama-sama melakukan vaksinasi COVID-19 mandiri bagi pekerja. Saat ini, pihaknya masih menunggu pedoman pemerintah untuk rencana vaksinasi mandiri.
Politik dan Ekonomi Indonesia
Sambil menunggu instruksi, Benny menjelaskan, para pengusaha telah bersama-sama menyiapkan beberapa program vaksinasi mandiri. Pertama, pemberi kerja dapat memotong gaji beberapa pekerja untuk membayar vaksin covid-19.
Kedua, pembayaran vaksin dapat dilakukan 50:50 antara pemberi kerja dan karyawan. Ketiga, perusahaan yang keuangannya masih sehat dan kuat bisa membayar 100% untuk vaksin covid-19 bagi seluruh karyawannya.

Bisa saja (beberapa rencana, menurunkan gaji karyawan, perusahaan membayar 100 persen dan membayar 50:50 antara majikan dan karyawan), ”kata Benny kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).
Benny menemukan bahwa vaksinasi mandiri kolektif akan mengurangi beban pemerintah. Ekonomi Indonesia
“Ini (vaksinasi mandiri oleh pengusaha) memang merupakan rekomendasi dari Kadin. Tujuannya untuk membantu mempercepat program vaksinasi dan menekan anggaran pemerintah. pasar bisa bersama-sama bergabung dengan pemerintah sehingga kualitasnya disetujui pemerintah, kata Benny.
Senada dengan itu, Wakil Presiden Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengaku siap mendapatkan vaksin covid-19. Namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih.
Soal rencananya, Shinta masih enggan membeberkan detailnya. Ia mengaku saat ini tengah berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang program pengadaan vaksin dari pihak swasta.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka kembali kemungkinan pemberian vaksin Covid-19 secara mandiri atau tanpa dana pemerintah. Namun, ini masih dipelajari dan belum pasti.
Yang pasti, jika vaksinasi mandiri dibuka, pemerintah akan menyerahkan pembelian ke swasta. Artinya, perusahaan dapat membeli vaksin covid-19 secara mandiri.
“Kalau begitu, lebih baik beli di luar pemerintah. Pembelian bisa dilakukan swasta dan mereka bisa mendapatkannya sendiri. Yang penting, yang terpenting vaksin itu harus ada.” disetujui BPOM, dan datanya harus satu dengan kami, ”kata Budi.
Budi mengatakan, pemerintah sedang mencari cara berbeda untuk menerapkan vaksinasi mandiri. Prinsip pemerintah adalah vaksinasi mandiri tidak membuat orang kaya terlihat seperti bisa divaksinasi terlebih dahulu.
Dia mengatakan vaksinasi mandiri hanya dapat dibuka setelah suntikan oleh para profesional dan pejabat kesehatan. Dengan cara ini, vaksinasi mandiri dilakukan bersamaan dengan vaksinasi gratis untuk masyarakat umum. Politik Indonesia