Politik dan Ekonomi Indonesia

Informasi Seputar Politik dan Ekonomi

Menu
  • HOME
Menu

Kendala Yang Mungkin Terjadi Pada Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020

Posted on November 13, 2020November 13, 2020 by admin

Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) sedang mempertimbangkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, berdasarkan simulasi Sirekap berikut, ada masih bermasalah dengan jaringan listrik dan internet. di berbagai daerah tempat pemilihan kepala daerah diadakan.

Menurutnya, pembatasan daya dan jaringan internet dapat memengaruhi efisiensi penggunaan Sirekap. Tujuan sirekap sebenarnya untuk memudahkan proses rekapitulasi. Namun, jika agen harus mencari titik sinyal internet yang kuat untuk mengunduh data, Abhan yakin hal itu bisa mengarah pada manipulasi.

Politik dan Ekonomi Indonesia

“Proses pengunggahan dokumen ketika jaringan rusak di TPS, memaksa KPPS (agen) untuk pindah ke jaringan yang sudah ada, menjadi sangat rentan karena ada risiko manipulasi data KPPS karena data dapat berubah selama proses berlangsung. proses”. dia berkata.

Selain itu, Abhan mengatakan, Sirekap juga tidak bisa mengenali keaslian dokumen yang diunggah. Ia juga meminta bantuan tim teknis KPU untuk memperkuat sistem keamanan digital Sirekap. Ia kemudian meminta KPU untuk memetakan wilayah-wilayah yang bermasalah dengan jaringan listrik dan internet. Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, menjelaskan temuan Bawaslu di kabupaten / kota yang belum memiliki jaringan listrik dan internet. Politik Indonesia

Berdasarkan survei Bawaslu, terdapat 33.412 TPS yang tidak memiliki akses internet dan 4.423 TPS tanpa listrik. Beberapa mungkin ada di Papua dan Papua Barat, tetapi masih ada sejumlah besar daerah yang berbeda. Kalimantan Timur, misalnya, memiliki 7.876 TPS yang belum memiliki akses internet. Ada juga di Jawa Timur ada 3.313 yang tidak. punya akses internet, atau misalnya dengan Kepulauan Riau (Kepulauan Riau), ”kata Fritz.

Fritz mengatakan, jika Sirekap digunakan lebih banyak, KPU harus memastikan seluruh TPS di 270 wilayah pemilihan kepala daerah diselenggarakan memiliki akses listrik atau internet agar sistem dapat bekerja secara efisien. Di sisi lain, KPU juga perlu mencari solusi jika tidak ada listrik atau akses internet untuk penggunaan Sirekap di TPS. “Kita sarankan dulu, bagaimana kita bisa memaksimalkan KPPS satu hari sebelum kita memiliki akses, tapi bagaimana dengan D-Day jika tidak ada internet di sana”, a- dia menyatakan. dia menjelaskan. Ekonomi Indonesia

Politik Dalam dan Luar Negeri

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • PPKM II Makin Membebani Dunia Usaha
  • Vaksin Mandiri Covid-19 Beda Merek Dengan Yang Gratis
  • UU ASN & Nasib Honorer
  • Skema Vaksin Covid-19 Mandiri Bagi Pekerja
  • Aturan Baru BPJS Tentang Layanan Kesehatan

Recent Comments

    Archives

    • January 2021
    • December 2020
    • November 2020
    • October 2020
    • September 2020
    • August 2020
    • July 2020
    • June 2020
    • May 2020
    • April 2020
    • March 2020
    • February 2020
    • January 2020
    • December 2019

    Categories

    • Uncategorized

    Meta

    • Log in
    • Entries RSS
    • Comments RSS
    • WordPress.org
    ©2021 Politik dan Ekonomi Indonesia | WordPress Theme by Superbthemes.com