Sebelumnya, mengingat peran UKM dalam penerimaan masyarakat, pemerintah menilai perlu adanya reformasi perpajakan bagi UKM. Politik dan Ekonomi Indonesia
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menilai masih banyak UMKM yang belum masuk sistem perpajakan.
“UMKM juga membutuhkan reformasi perpajakan karena pangsa UMKM sangat besar, mencerminkan informalitas perekonomian kita. Itu bukan bagian dari pajak. Pangsa UMKM begitu besar sehingga ambang batas PKP sebesar 4,8 miliar rupee mengarah pada pengurangan pajak di bawah rezim normal dan peningkatan rezim PPh final. Diperkirakan banyak UMKM yang tidak masuk sistem perpajakan, ”kata Febri dalam jumpa pers, Senin (12/10/2020). Ekonomi Indonesia
“Manfaat yang diterima UMKM diperkirakan mencapai Rs 64,6 triliun. “Bisa dalam bentuk PPh Rp 22,6 triliun, kemudian insentif berupa PPN, karena ambang batas Rp 4,8 miliar itu Rp 42 triliun,” lanjutnya.
Febrio menegaskan hal itu perlu diklarifikasi. Hal tersebut antara lain memperhitungkan tekanan penerimaan pajak sementara akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Febrio mengatakan, titik ekuilibrium harus segera ditemukan.
“Ini harus dilihat perlahan dan bersama-sama. Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami akan menemukan solusi sendiri, itu tidak mungkin. Harus direformasi bersama. Harapannya, meskipun tax ratio cukup tertekan pada 2020, perlahan bisa pulih sekitar 2021, 2022, dll. Tarif pajak harus dinaikkan, ”ujarnya.
Febrio menambahkan, hal ini penting karena jika penerimaan pajak turun, defisit juga akan tinggi. Akibatnya, utang pun membengkak sehingga bunga SBN pun ikut naik.
“Kalau penerimaan pajak kita lebih rendah, tax ratio, itu artinya defisit kita akan tetap tinggi. “Defisitnya tinggi, artinya kita menambah utang, utang bertambah karena suku bunga SBN tinggi dan perekonomian kita tidak sehat,” ujarnya.
Mengingat sebagian besar pendapatan negara berasal dari konsumsi dalam negeri, maka Febrio memandang perlu adanya reformasi perpajakan di sektor ini.
“Kita perlu memikirkan reformasi pajak dengan mobilisasi sumber daya dalam negeri. Bagaimana sumber daya nasional bisa dimaksimalkan untuk pembangunan nasional, ”kata Febrio. Politik Indonesia