Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Konsumsi rumah tangga yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional juga turun 5,51%. Sebaliknya, belanja pemerintah yang berperan penting dalam menopang perekonomian di masa resesi masih turun lebih dari 6,90% pada kuartal kedua tahun 202.
Setelah merefleksikan data tersebut, CEO Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan penurunan konsumsi rumah tangga merupakan sinyal kepada pemerintah untuk segera mengkaji ulang program perlindungan sosial yang bertujuan menanggulangi Covid-19. Dalam pandangannya, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan pendapatan dasar universal, yaitu bantuan keuangan tanpa syarat kepada seluruh warga negara, guna mendorong konsumsi rumah tangga.
“Jaminan pendapatan universal dapat diberikan kepada semua warga negara usia kerja dan lansia setidaknya selama 3 bulan dengan nilai 500.000 hingga 600.000 rupee per tahun. Sebulan, ”ujarnya dalam keterangan tertulis. diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2020). Maftuchan mengatakan, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan pembenahan prosedur untuk mempercepat belanja, baik di tingkat pusat maupun daerah maupun di tingkat desa, agar pertumbuhan ekonomi tidak menjadi negatif lagi. pada trimester ketiga dan keempat.
Memang, jika pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut, hal ini akan membawa perekonomian Indonesia ke fase resesi. Ini harus dihindari. “Sejarah membuktikan bahwa resesi ekonomi selalu identik dengan penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan pengangguran secara besar-besaran,” ujarnya. Peneliti ekonomi Prakarsa Rahmanda Muhammad Thaariq menambahkan, penurunan belanja publik pada April-Juni 2020 merupakan kinerja terburuk dalam satu dekade terakhir. menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belum cukup ekspansif. Ekonomi Indonesia
Kementerian / lembaga, pemerintah daerah, dan dewan desa harus melaksanakan belanja pemerintah, ”ujarnya.“ Secepat mungkin dan berkualitas. Bansos berbentuk uang tunai dan ditujukan kepada seluruh warga negara. “Kalau pemerintah selalu mengutamakan penargetan, maka harus dimasukkan juga sebagai target rumah tangga berpenghasilan menengah,” kata Rahmanda.
Selain itu, menurut data Bank Dunia, 115 juta penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar kelompok ini hanya memiliki konsumsi rata-rata per. Bulan antara Rp 2 juta sampai Rp 4,8 juta. Selain itu, sebagian besar adalah pekerja informal, sehingga tidak memiliki jaminan sosial dan seringkali tidak tercakup dalam bantuan sosial pemerintah. Kebijakan pemerintah baru-baru ini dalam membantu pekerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta adalah hal yang baik, kata Rahmanda. Namun, hal ini berpotensi untuk “mengecualikan” kelompok pekerja informal. Karena itu, pendekatan universal adalah solusi yang paling tepat, tambahnya. Politik Indonesia
Pertumbuhan ekonomi juga perlu didorong dengan mendorong cakupan dan durasi belanja publik atau bantuan sosial agar lebih fleksibel. Artinya bisa disesuaikan jika kegiatan ekonomi masih kurang bergairah, kata Rahmanda.