Sementara risiko COVID-19 masih dekat, Indonesia akan membuka kembali perekonomian dan memulai normal baru. 340.000 personel keamanan juga akan dikerahkan untuk menerapkan protokol kesehatan. “Normal baru” atau normal baru adalah slogan di antara pejabat pemerintah Indonesia yang mencari jalan keluar dari penahanan sebagian di pulau yang tersebar ini. Tetapi karena negara terus bersaing dengan sejumlah kasus harian baru, pembuat kebijakan mengirim pesan yang berubah kepada khalayak yang cemas, tulis Erwida Maulia dari Nwii Asian Review.
Presiden Joko Widodo memulai persiapan Selasa (26/5) untuk standar baru, merujuk pada penggunaan jarak sosial dan protokol kesehatan lainnya, seperti memakai masker dan pembersih tangan.
Langkah-langkah ini sedang diperkenalkan ketika beberapa daerah bersiap untuk mengangkat batasan sosial. Ini juga berlaku untuk Jakarta, yang telah melihat penurunan jumlah kasus baru dalam dua minggu terakhir dan yang diharapkan untuk menyelesaikan bagian dari penguncian pada 4 Juni. “Kami ingin tetap produktif, tetapi juga aman dari COVID-19,” kata Jokowi, memeriksa praktik normal baru di pusat perbelanjaan Bekasi, dikutip oleh Nikkei Asian Review.
Secara total, 340.000 tentara dan polisi dikirim ke empat provinsi: Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo, dan 25 kota dan kabupaten di luar provinsi untuk mendukung program ini. Jokowi mengatakan mereka akan membantu pemerintah daerah menjaga jarak fisik dan protokol kesehatan untuk lebih memperlambat penyebaran virus sambil memberi tahu mereka tentang langkah-langkah normal baru.
Kementerian Kesehatan kini telah menyiapkan surat edaran yang menjelaskan protokol kesehatan yang akan digunakan oleh tempat kerja di bawah standar baru. Ini termasuk membersihkan kantor, mengurangi lembur, dan memberi pekerja suplemen vitamin C atau vitamin C yang tinggi bagi pekerja. Jokowi mengatakan bahwa penerapan standar baru di berbagai daerah tergantung pada “jumlah dan fakta negara”.
Wiku Adisasmito, kepala pakar kesehatan pemerintah yang terkait dengan COVID-19, mengatakan secara terpisah bahwa hanya daerah dengan “indikator epidemiologis yang baik” yang dapat meringankan pembatasan pergerakan mereka. Salah satu kriteria adalah pengurangan hampir setengah jumlah kasus baru setiap hari dalam dua minggu terakhir, bahkan ketika jumlah tes meningkat, Nikkei Asian Review melaporkan. Politik Indonesia
Dengan standar ini, Jakarta sekarang diklasifikasikan sebagai risiko sedang, tetapi beberapa kota satelitnya, termasuk Bekasi, Depok, dan Tangerang, masih berisiko tinggi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur, mengalami peningkatan kasus baru yang cepat. Pada hari Rabu (27/5), Indonesia melaporkan lebih dari 23.851 kasus, jumlah tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Tingkat kematian adalah yang tertinggi di Asia di luar Cina di 1.473.
Beberapa kantor pemerintah lebih maju daripada yang lain dalam beradaptasi dengan standar baru. Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto, mengatakan para pejabat dari kementeriannya kembali ke kantor pada hari Rabu (27/5). “Departemen koordinasi untuk urusan ekonomi berencana mengambil inisiatif untuk bekerja secara selektif dari kantor sambil terus menerapkan protokol kesehatan,” kata Hartarto, menurut laporan media setempat.
“Adalah tanggung jawab pemerintah di sektor ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan sehingga 7 juta penganggur (sebelum pandemi) dan 2 juta yang telah kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19 dapat mulai bekerja.” Rencana normal pemerintah yang baru didukung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo.
“Pengusaha tidak akan mampu mempertahankan situasi ini sampai Agustus. Setelah itu, kita tidak akan lagi mampu menanggungnya. Mungkin ada redudansi besar-besaran karena kurangnya pendapatan,” kata asisten wakil presiden Apindo Shinta Kamdani pada hari Selasa pada 5/26. , dilaporkan oleh Nikkei Asian Review.
Publik, sementara itu, terpecah karena pelonggaran pemerintah. Sejak ide-ide untuk standar baru mulai muncul, mereka yang prihatin dengan meningkatnya jumlah kasus baru, termasuk staf medis, telah menjadikan tagar #IndonesiaTererah menjadi topik hangat di media sosial. Ini mencerminkan frustrasi kebijakan pemerintah terhadap coronavirus, yang dipandang sebagai prioritas untuk pertimbangan keuangan atas kesehatan.
Kritik meratapi ketidaktahuan Indonesia akan ancaman virus. Banyak dari mereka masih berada di tempat-tempat umum, seperti pasar dan masjid, mengabaikan larangan pemerintah untuk kembali ke desa selama Ramadhan untuk kembali ke rumah. “Kami sedang melakukan dua pandemi, COVID-19 dan kebodohan,” kata salah satu tweet. Tetapi yang lain setuju dengan rencana pemerintah. “Sangat mudah bagi orang yang aman secara finansial. Tetapi orang lain yang dipekerjakan dengan ancaman keuangan bersyukur untuk pindah, yang lebih memilih untuk kelaparan,” jelas satu orang. Ekonomi Indonesia
Pakar pemerintah yang tepat COVID-19 menyerukan kewaspadaan, juga di Jakarta. Sebuah studi oleh tim peneliti dari Universitas Universitas Indonesia memperkirakan bahwa setidaknya 1,7 juta penduduk Jakarta dan daerah sekitarnya mengunjungi kampung halaman mereka ketika mereka kembali. “Jika para pelancong yang bersikeras untuk kembali ke kota asal mereka di Jakarta dapat menyebabkan penyakit ini, mereka dapat menciptakan gelombang baru,” kata Adisasmito, yang dikutip oleh Nikkei Asian Review.