Politik dan Ekonomi Indonesia membutuhkan sistem kekebalan yang lebih baik untuk menangkal risiko eksternal – termasuk dari tweet Presiden AS Donald Trump yang mengacaukan prospek ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Indonesia menghadapi ketidakpastian mulai dari perang perdagangan AS-Cina dan proteksionisme ke Brexit, fluktuasi harga komoditas, moderasi pertumbuhan di China, geopolitik dan perubahan iklim, kata Dr Indrawati pada Kamis di sebuah forum di Jakarta. Setelah dua kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini, dia mengatakan negara itu harus mempertahankan ruang fiskal untuk bermanuver karena tidak ada jaminan dunia akan terus tumbuh secara positif.
Setiap tweet yang dibuat oleh Trump memengaruhi sentimen, harapan, dan proyeksi untuk ekonomi kata Dr Indrawati. Untuk mengantisipasi tumpahan global, kita perlu mengembangkan sistem kekebalan yang lebih baik untuk mencegah penularan.
Baca Selengkapnya : Indonesia perlu mengeluarkan lebih banyak paket reformasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kata IMF
Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dalam 25 tahun ke depan, kata Dr Indrawati. Populasi diperkirakan akan tumbuh dari 265 juta sekarang menjadi 319 juta pada tahun 2045, sementara pendapatan per kapita – US $ 3.840 tahun lalu, menurut Bank Dunia – diproyeksikan mencapai US $ 23.199.
Untuk mencapai itu, kita perlu mengatasi infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, birokrasi pemerintah, perencanaan tata ruang, serta sumber daya ekonomi dan keuangan.
Rupanya, laporan Bank Dunia ini menimbulkan kepanikan di Indonesia. Berbagai lembaga media Indonesia (termasuk saluran televisi dan artikel surat kabar / majalah) telah melaporkan tentang ancaman resesi yang mengancam perekonomian Indonesia. Ini aneh karena ekonomi Indonesia telah tumbuh pada laju sekitar 5 persen selama beberapa tahun terakhir dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia telah turun menjadi 5,01 persen pada kuartal pertama 2019 (yang merupakan sekitar 6,82 juta orang Indonesia yang menganggur dalam angka absolut), dan yang merupakan tingkat pengangguran terendah di era pasca-Suharto. Tapi mungkin tidak semua orang tahu apa itu resesi.
Regulasi yang ramah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia kata Dr Indrawati, menunjuk pada panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk reformasi untuk menghapus “borgol” yang membatasi ekonomi. Sekitar 70 undang-undang yang dianggap menghambat investasi sekarang sedang ditinjau, katanya.
Politik Dalam dan Luar Negeri