Dewan eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) memuji tanggapan kebijakan pihak berwenang dalam menghadapi tantangan eksternal yang kuat pada tahun 2018, yang mendukung kinerja ekonomi yang positif.
Sambil memperhatikan prospek ekonomi yang menguntungkan, para direktur mendorong pihak berwenang Politik dan Ekonomi Indonesia untuk tetap waspada terhadap risiko, termasuk dari pembalikan aliran modal, mengingat ketergantungan Indonesia pada pembiayaan eksternal.
Dalam laporan penilaian mereka tentang ekonomi Indonesia yang berjudul Konsultasi Pasal IV 2019 dengan Indonesia, yang dirilis pada hari Kamis, para direktur berpendapat bahwa untuk mencapai pertumbuhan potensial yang lebih tinggi memerlukan paket reformasi struktural yang komprehensif, termasuk mobilisasi pendapatan domestik yang lebih tinggi dan pendalaman keuangan, yang akan mengurangi kerentanan dan memfasilitasi reformasi pelengkap di pasar modal manusia, infrastruktur dan tenaga kerja dan produk.
Baca Selengkapnya : Catatan Politik Jokowi Dapat Menggagalkan Rencana Besarnya untuk Perekonomian Indonesia
Dewan eksekutif memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap stabil di 5,2 persen pada 2019 dan 2020, dan naik menjadi 5,3 persen dalam jangka menengah, didukung oleh permintaan domestik yang kuat. Indonesia akan menuju ekonomi yg stabil dan terjaga sampai dengan akhir tahun.
Para direktur menyambut fokus yang tepat dari perpaduan kebijakan jangka pendek untuk melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan, menjaga buffer, dan mengatasi kerentanan. Mereka juga menyambut upaya yang terus menerus dari pihak berwenang untuk melindungi buffer fiskal, termasuk dengan menghilangkan defisit primer pada tahun 2018, dan meningkatkan kualitas belanja dengan menyeimbangkan kembali pengeluaran ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Namun, mereka mencatat bahwa pendapatan pemerintah tetap di bawah negara-negara sebaya dan tidak cukup untuk membiayai tujuan-tujuan pembangunan pihak berwenang. Dalam konteks ini, mereka menyoroti kebutuhan kritis untuk menerapkan strategi pendapatan jangka menengah, yang menggabungkan kebijakan perpajakan dan reformasi administrasi yang diurutkan dengan baik dan diprioritaskan, untuk membiayai pengeluaran prioritas dan reformasi struktural, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal
Politik Dalam dan Luar Negeri