Tito Karnavian Terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri, dalam Kabinet Kerja Jilid II Presiden Jokowi Widodo. Setelah menjalankan amanatnya sebagai Mendagri, Tito berkomitmen agar menjaga stabilitas politik dan ekonomi indonesia. Menurut beliau, kemendagri mempunyai peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri yang dalam bentuk kewenangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kepala daerah.
Ia menyebutkan bahwasanya pihaknya akan berusaha untuk memberi kinerja optimal dalam menjaga stabilitas politik. Tito juga menambahkan keadaan politik dalam negeri tidak boleh sampai berkembang menjadi gangguan keamanan. Menurut beliau juga, kondisi stabilitas politik dalam negeri itu berpengaruh pada pembangunan di berbagai sektor. Ini dikarenakan politik dan pembangunan saling memengaruhi satu sama lain, pun juga berdampak pada sisi keamanan.
Mantan Kapolri, Tito Karnavian juga menambahan untuk meminta jajarannya di lingkungan kemendagri serta BNPP sehingga dapat mengharharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota wajib terintegrasi agar dapat terciptanya stabilitas nasional.
Baca Selengkapnya : Pengaruh Politik Dalam Negeri Pada Aspek Ekonomi Indonesia
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan memunculkan gejolak pro-kontra. Kita dapat melihat media pasti akan ada berta positif dan negatif. Prinsip tersebut kita jaga, lantaran awal dalam kabinet baru biasanya belum stabil. Sehingga kita berusaha menjaga stabilitas itu”, Ujar Tito.
Mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu juga mengatakan untuk memulai format sebagai ujung tombak dan tulang punggung pemerintahan sebagai pengharmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Lantaran pemerintahan dengan komposisi yang mayoritas baru, akan mengalami gejolak dinamika politik. Sehingga, komitmen diperlukan komitmen bersama agar dapat menjaga stabilitas politik nasional Indonesia.
Beliau juga menyebutkan bahwa akan ada dua sisi yang saling memberi nilai. Hal tersebut merupakan keamanan yang tidak stabil akan menghalangi pembangunan dan pembangunan yang tak baik akan berdampak pada gangguan serta keamanan. Oleh sebab itu Kemendagri memiliki tugas pokok untuk menjaga stabilitas politik tersebut agar kedua sisi dapat seimbang dan memberi nilai bagus untuk Indonesia.
Politik Dalam dan Luar Negeri