
Ketahanan nasional bidang politik merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, yang terdiri dari keuletan serta ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan. Sehingga ketahanan politik diperlukan agar dapat membentuk stabilitas politik yang digabungkan dengan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan aktif dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu politik dalam negeri diperlukan didalamnya. Lantaran politik dan ekonomi indonesia merupakan kehidupan landasan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dapat menyerap aspirasi serta mendorong partipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsur yang terdapat pada politik dalam negeri terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Arahan dan tujuan politik dalam negeri sama tujuannya yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Politik dalam negeri juga mempengaruhi aspek ekonomi Indonesia yang sangat potensial untuk menjadi negara maju. Dimana sistem perekonomiaan asas kekeluargaan bumi dan kekayaan kemakmuran rakyat, sistem ini menekankan kesejahteraan bangsa. Hal ini juga memungkinkan sebab indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah.
Baca Selengkapnya : Lika-Liku Perjalanan Politik Dalam Negeri Indonesia

Perekonomian pun berkaitan erat dengan wilayah geografi suatu negara. Tidak kurang bahwasanya ideologi, akumulasi, kekuasaan, serta kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan juga mempengaruhi roda perekonomian suatu negara. Sehingga meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa diperlukan posisi keseimbangan antara pemerintah dan penawar, produksi, distribusi, barang dan jasa.
Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Hal ini dikarenakan agar mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dan di kuasai oleh negara wajib dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kehidupan secara merata yang hasilnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Apabila terjadinya perbedaan pembangunan, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi disparitas antar daerah yang memicu kecemburuan sosial sehingga kondisi politik dalam negeri pun menjadi kacau.
Oleh karena itu prinsip dasar demokrasi ekonomi harus dilakukan supaya dapat mencapai tujuan nasional yakni mencapai rakyat yang adil dan makmur.
Politik Dalam dan Luar Negeri